TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan dan Bulog bersitegang dalam urusan impor beras. Bulog berkukuh bahwa impor beras tak perlu dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan menyebutkan impor beras tetap berjalan.
Kepala Bulog Budi Waseso tegas menolak impor beras.
BACA: Pejabat Kemendag Ungkap Permintaan Impor Beras Kepala Bulog
Berdasarkan hitung-hitungannya, hingga Juli 2019, stok beras aman sehingga tidak perlu impor. "Sampai tadi malam jam 23.00 hasil hitung-hitungan teman-teman dari BIN, Kepolisian, dan orang yang paham, hasil keputusannya sampai Juli 2019 kita tidak perlu impor beras," kata Budi Waseso saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Politeknik Pembangunan Pertanian di Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 September 2018.
Menurutnya, keterlibatan BIN karena sesuai dengan bidangnya menganalisis kemungkinan apabila stok beras betul-betul kurang dan apa dampaknya. "Itu kan harus dianalisis berdasarkan beberapa situasi," katanya. Dari hasil analisis tim tersebut menyatakan, produksi beras di Indonesia dalam prediksi cuaca kering, musim tanam yang kecil, bahkan hasil panen kecil bisa menghasilkan antar 11 sampai 12 juta ton.
Sementara kebutuhan nasional 2,4 juta ton per. Berarti, kata dia, ada kelebihan berdasarkan hitungan riil, sehingga tidak harus impor.
BACA: Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog
Budi membantah adanya polemik antara dirinya dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. "Sebenarnya bukan polekmik, saya cuma punya pertanyaan dan perlu jawaban. Kalau polemik untuk apa, saya bukan menteri, saya ini pelaksana di lapangan," katanya.
Menurut Budi Waseso, dirinya melihat sendiri bahwa kondisi beras sudah surplus, walau belum banyak. Budi mengaku heran ada yang tidak bangga ketika terjadi surplus pangan. Bahkan, kata dia, beras impor yang ada di Bulog itu tidak keluar sama sekali atau tidak terserap. Akibatnya mutunya bisa turun karena disimpan terlalu lama.
Budi prihatin melihat Indonesia sebagai negara agraris tetapi malah impor produk pertanian. "Demikian ironis. Saya termasuk orang yang anti impor pangan," katanya.
Budi mengatakan penandatangan perpanjangan impor yang dilakukannya itu merupakan perpanjangan dari izin impor yang diteken sebelum masa kepemimpinannya.
"Udah berkali-kali deh jangan diputer-puter. Itu perpanjangan dari barang yang mau masuk ini. Kalo enggak saya perpanjang, begitu barang ini masuk ngga bisa diapa-apain. Saya enggak pernah minta izin impor baru," ujar dia di gedung Bulog, Rabu, 19 September 2018.
